Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

STOP PUNGLI

0 13

SOSIALISASI PEMBERANTASAN PUNGLI DI DINAS PERDAGKOP UKM PADANG PANJANG

Sosialisasi Pemberantasan Pungli

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Pungutan liar (Pungli) yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut. Hal ini biasanya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Faktor Penyebab Pungutan Liar (Pungli)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakn pungli, antara lain:

  1. Menyalahgunakan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang bisa melakukan pelanggaran disiplin oleh pelaku yang melakukan pungutan liar.
  2. Faktor Mental. Karakter atau perilaku seseorang dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri.
  3. Faktor Ekonomi. Penghasilan yang dapat dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan seseorang tersebut menjadikan terdorong untuk melakukan pungli.
  4. Faktor Kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang ada di sebuah lembaga yang berjalan secara terus menerus pada pungutan liar dan penyuapan bisa menjadi sebab terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa.
  5. Terbatasnya sumber daya manusia
  6. Lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan.

Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)

Dalam perkara tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pengutan liar bisa disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang telah diatur dalam KUHP antara lain:

Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memaksa orang lain dengan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang semuanya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau usaha untuk memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas melaksankana suatu jabatan umum secara terus menerus atua sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan udang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau melakukan pembiaraan uang atau surat berharga itu diambil atau menggelapkan yang dilakukan orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang memperoleh hadian atau janji walaupun diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiat atau janji itu diberikan karena kekuasan atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Dari ketentuan pidana diatas, kejahatan pungutan liar bisa dijerat dengan tindak pidana sebagai berikut:

Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan pungutan liar merupakan perbuatan pidana dimana ada unsur-unsur yang sama dan saling berkaitan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau supaya orang lain memberikan barang atau sesuatau lainnya kepadanya.

Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan atau pungutan liat merupakan perbuatan pidana dimana ada unsur-unsur dan saling berkaitan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan mengancam supaya orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan pidana korupsi sangat dekat berhubungan dengan kejahatan jabatan, karena rumusan pada pasal 415 pasal pengelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU. No. 31 tahun 1999 yang selanjutnya

diperbaiki oleh UU No. 20 Tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8.

PENGARAHAN DARI UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KOTA PADANG PANJANG

Inspektorat mengadakan Sosialisasi Stop Pungli di dinas Perdagkop UKM Padang Panjang pada tanggal 24 September 2019  oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP), yang diikuti karyawan dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari  pegawai Sekretariat, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran, UPTD Pengelolaan Pasar, UPTD Metrologi Legal,dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir. Pada Sosialisasi ini dijelaskan bagian-bagian atau sektor yang rawan pungli dan sangsi yang di terapkan bagi oknum yang terlibat Operasi Tangkap Tangan Pungli.

Pelaporan Tindakan Pungutan Liar (Pungli)

Jika menemukan pungutan liar (pungli) segera laporkan pada sambungan berikut ini:

• Website: Lapor.go.id

• SMS: 1708

• Twitter: @LAPOR1708

Leave A Reply

Your email address will not be published.